BrebesGo.id – Ketika kita membahas tentang kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan, topik ini tak hanya menyentuh isu perempuan semata, tetapi juga menyentuh keadilan sosial dan kemajuan bangsa. Selama bertahun-tahun, perempuan mengalami tantangan dalam mendapatkan posisi yang layak di ruang-ruang strategis pengambil keputusan. Walau begitu, kini angin perubahan mulai terasa.
Banyak program pemerintah dan organisasi sipil mendorong partisipasi aktif perempuan, terutama di level legislatif, pemerintahan desa, hingga komunitas masyarakat. Tak hanya menjadi simbol kuota, perempuan telah membuktikan kapabilitasnya sebagai penggerak perubahan yang berdampak luas. Perempuan pemimpin, perempuan dalam politik, dan perempuan dalam desa kini hadir bukan sekadar pelengkap, melainkan sebagai pembentuk masa depan.
Sayangnya, kesenjangan masih terjadi di banyak lini. Masih ada stigma sosial, norma patriarki, dan aturan tak tertulis yang menghambat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kampanye keadilan gender dan penguatan kapasitas perlu terus digalakkan. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang diberi ruang untuk berkontribusi.
Untuk itu, artikel ini akan mengupas bagaimana pengambilan keputusan inklusif, peran perempuan dalam politik lokal, dan tantangan dalam implementasi di lapangan. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa ikut mendorong ruang yang lebih adil bagi semua.
Mari kita bahas lebih dalam dan strategis, agar gagasan ini tak hanya berhenti di seminar dan kampanye media, tetapi menjelma dalam sistem yang mengakar.
Perempuan dalam Politik Lokal: Antara Harapan dan Tantangan
Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum sepenuhnya memberikan akses setara bagi perempuan dalam sistem politik lokal. Meski ada kebijakan kuota 30 persen, realisasinya masih tergantung pada partai politik dan dinamika budaya daerah.
Perempuan yang berhasil masuk ke lembaga legislatif sering kali menghadapi tantangan ganda. Mereka dituntut untuk berkinerja maksimal, sekaligus mewakili suara perempuan secara luas. Padahal, tidak semua mendapatkan pelatihan atau dukungan yang memadai sejak awal.
Namun, contoh positif juga terus bermunculan. Di beberapa daerah, perempuan kepala desa sukses menggagas program berbasis keluarga, pendidikan, dan ekonomi perempuan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang inklusif lebih mungkin tercipta jika ruang pengambilan keputusan diisi secara adil.
Representasi Setara di Tingkat Desa dan Komunitas
Kebijakan seperti Undang-Undang Desa membuka peluang besar untuk partisipasi perempuan dalam musyawarah dan perencanaan pembangunan. Sayangnya, partisipasi ini sering bersifat formalitas. Banyak perempuan hadir, tetapi tidak bersuara aktif.
Faktor utamanya adalah minimnya literasi politik dan kepercayaan diri. Oleh karena itu, pelatihan kader perempuan dan pendidikan kepemimpinan sangat dibutuhkan agar perempuan desa bisa mengartikulasikan aspirasinya dalam forum pengambilan keputusan.
Pendampingan dari organisasi lokal terbukti efektif mendorong perempuan komunitas lebih percaya diri untuk mengajukan gagasan dan terlibat dalam forum BPD atau musyawarah dusun. Dengan pendekatan partisipatif dan gender inklusif, keputusan desa akan lebih berkeadilan.
Peran Strategis Organisasi Perempuan dalam Advokasi
Organisasi seperti PEKKA dan Komnas Perempuan memainkan peran penting dalam mendorong agenda kesetaraan gender. Mereka tidak hanya berbicara dalam forum nasional, tetapi juga bekerja langsung di desa-desa untuk membangun kapasitas perempuan sebagai agen perubahan.
Advokasi kebijakan yang mereka lakukan termasuk mendorong akses anggaran responsif gender, pelatihan perempuan kepala keluarga, dan pendidikan politik dasar. Ini menjadi jembatan penting agar partisipasi perempuan tak hanya seremonial, tetapi substantif.
Penting juga untuk memperluas jaringan agar lebih banyak komunitas perempuan dapat saling belajar dan membangun solidaritas. Semakin kuat organisasi perempuan di akar rumput, semakin cepat pula perubahan sistemik terjadi.
Budaya Patriarki Masih Menjadi Penghalang Utama
Budaya patriarki mengakar dalam struktur sosial masyarakat. Perempuan sering dianggap sebagai pengurus rumah tangga, bukan pengambil keputusan. Bahkan, dalam diskusi publik, suara perempuan kerap diremehkan atau dianggap emosional.
Sikap ini membuat perempuan ragu tampil dan mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pemahaman sejak dini bahwa kesetaraan gender adalah hak, bukan pemberian. Pendidikan keluarga, sekolah, hingga media harus selaras dalam mengubah narasi lama.
Menghilangkan patriarki bukan berarti menghapus peran laki-laki. Justru dengan memperkuat kolaborasi dan kesetaraan, kualitas pengambilan keputusan akan lebih komprehensif dan solutif.
Kebijakan Responsif Gender Harus Diterapkan Konsisten
Kementerian PPPA dan Bappenas telah mendorong penerapan anggaran responsif gender dan perencanaan pembangunan inklusif. Namun implementasi di daerah belum merata karena lemahnya pemahaman teknis dan minimnya pendampingan.
Setiap lembaga pemerintahan idealnya memiliki focal point gender yang bisa menjembatani antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Tanpa ini, kesetaraan hanya berhenti di atas kertas.
Pelatihan teknis, panduan GRB, dan pemantauan partisipatif harus terus dikembangkan agar kebijakan berjalan efektif. Semua elemen birokrasi perlu menyadari bahwa perempuan dan laki-laki harus sama-sama didengar dalam mengambil keputusan publik.
Kesimpulan
Kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan bukan hanya soal angka kuota, tetapi soal memberikan ruang yang adil untuk semua suara terdengar dan berpengaruh. Kita harus terus mendorong perubahan budaya, memperkuat organisasi perempuan, dan memastikan kebijakan berjalan dari pusat hingga desa.
